LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SKALA PRIORITAS PROGRAM CSR

Oleh: Thamrin PH Simanjuntak

Perusahaan beroperasi dan masuk ke lingkungan masyarakat Indonesia yang secara umum berada dalam kondisi yang serba kekurangan; baik dalam tingkat kesehatan, pendidikan, ekonomi ataupun rentan terhadap bencana.

Program CSR adalah salah satu program yang dapat meningkatkan hubungan baik antara perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Mengikuti prinsip ekonomi, keterbatasan sumber daya yang dimiliki harus dimobilisasi dengan program CSR untuk semaksimal mungkin memberikan manfaat kepada masyarakat yang pada akhirnya juga manfaat kepada perusahaan itu sendiri. Program CSR dengan demikian perlu disiapkan dalam skala prioritas.

Berikut ini adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun skala prioritas dalam kegiatan CSR bagi perusahaan-perusahaan:

A. Pengukuran atau penilaian kondisi masyakarat dan alam di lingkungan operasi perusahaan. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat terkait.

B. Mengidentifikasi kebutuhan perbaikan pada kondisi masyarakat dalam hal kesehatan, pendidikan, ekonomi, risiko bencana dan infrastruktur.

C. Mengidentifikasi kebutuhan perbaikan atau perawatan kondisi alam mencakup, hutan, sungai, tanah dll.

D. Mengukur dan menetapkan jumlah dana, alat maupun tenaga kerja yang dapat dialokasikan untuk program CSR dari waktu ke waktu.

E. Secara partisipatoris dengan masyarakat menetapkan prioritas program perbaikan yang diharapkan.

F. Merancang alternatif kegiatan untuk berbagai program CSR dengan target perbaikan yang terukur dari waktu ke waktu. Kegiatan ini memperhatikan sumber daya yang tersedia dan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah terkait.

G. Melakukan koordinasi dengan Assosiasi atau Dinas Terkait untuk mendapatkan evaluasi dan panduan pelaksanaan program CSR.

H. Secara rutin mengikuti jaringan komunikasi berkaitan dengan kegiatan CSR untuk memastikan setiap aktivitas CSR sudah mengikuti metode terbaik dan menghindari kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa sebelumnya. Jaringan komunikasi ini dimotori oleh Assosiasi atau Dinas terkait dan melibatkan semua penanggung jawab CSR setiap perusahaan anggota dan juga melibatkan tenaga-tenaga ahli terkait.

I. Mengeluarkan keputusan rencana program CSR dalam jangka satu sampai dengan tiga tahun ke depan yang dibuat dan disetujui oleh Manajemen perusahaan yang bersangkutan.

A. Pengukuran atau Penilaian Kondisi Masyakarat dan Alam di Lingkungan

Operasi Perusahaan

Kondisi masyarakat dapat diukur melalui indikator-indikator yang pada umumnya sudah direkam dan ditampilkan dalam laporan rutin oleh lembaga seperti Biro Pusat Statistik atau Bappeda. Tetapi suatu studi tambahan juga boleh dilakukan perusahaan untuk mendapatkan data terbaru kondisi masyarakat dan alam di lingkungan perusahaan.

Dalam proses pengukuran ini, masyarakat juga dilibatkan. Hal ini penting sekali untuk memastikan bahwa kondisi-kondisi tersebut adalah kondisi yang permanen atau cukup lama terjadi dan standar ukuran dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi adanya masalah. Dalam suatu masyarakat dapat ditemukan bahwa produksi tidak selalu diperdagangkan tetapi dikonsumsi atau dipertukarkan dengan komoditi atau jasa lain dari anggota masyarakat yang lain. Jadi untuk mengukur tingkat pendapatan masyarakat yang seperti itu, dilakukan perbandingan dengan masyarakat yang sudah lebih banyak menggunakan uang. Misalnya untuk dapat memberi makan satu keluarga dibutuhkan Rp 20.000,- per hari; bagi masyarakat yang belum melakukan penjualan, jika dia dapat memberi makan satu keluarga maka dia dapat dianggap telah berpenghasilan Rp 20.000,- per hari. Jika dia selalu dapat merokok satu bungkus sehari maka dia dianggap mempunyai penghasilan lagi sebesar Rp 8.000,- per hari; demikian seterusnya.

Melibatkan masyarakat sejak awal pengukuran kondisi adalah baik sekali untuk menempatan masyarakat sebagai bagian yang terpenting dalam program CSR.

Kondisi mayarakat dan alam dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

Indikator Kesehatan:

• Jumlah dan jenis penyakit yang ditangani Puskesmas
• Jumlah dan sebaran penyakit berbahaya
• Jumlah balita kurang gizi
• Tingkat kebiasaan perilaku sehat
• Tingkat ketersediaan air dan sarana MCK, dll.

Pendidikan:

• Jumlah sekolah dan kebutuhan sarana pendidikan
• Kelengkapan sarana pendidikan
• Kualitas guru
• Kualitas lulusan lembaga pendidikan
• Akses murid terhadap pendidikan (uang sekolah, angkutan, seragam, dll)

Indikator Kondisi Ekonomi:

• Tingkat pendapatan
• Pola penghasilan dan pola konsumsi
• Nilai tambah produksi
• Jenis usaha dan komoditi yang diperdagangkan
• Tingkat dan potensi kemitraan perusahaan dengan usaha masyarakat
• Tingkat pengangguran, dll

Indikator Risiko Bencana:

• Lokasi kediaman masyarakat terhadap sumber risiko bencana alam (gunung berapi, tsunami, longsor, gempa bumi, dll.)
• Lokasi kediaman masyarakat terhadap instalasi berbahaya perusahaan
• Kesiagaan bencana masyarakat, dll

Indikator Kondisi Infrastruktur:

• Ketersediaan jalan dan jembatan
• Ketersediaan sumber air bersih dan sarana distribusi
• Ketersediaan fasilitas umum (ibadah, sosial, pemerintahan dan rekreasi)

Indikator Kondisi Alam:

• Kondisi udara, hutan, tanah, sungai, danau dan laut di lingkungan masyarakat
• Arah perkembangan kondisi alam (membaik/memburuk)
• Pencemaran yang dihasilkan oleh perusahaan (air, udara, kebisingan dll.)

B. Mengidentifikasi Kebutuhan Perbaikan pada Kondisi Masyarakat dalam bidang Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Risiko Bencana dan Infrastruktur

Perbaikan kondisi masyarakat adalah sasaran yang selalu ditetapkan dalam setiap program CSR. Penurunan angka bayi yang meninggal dalam proses persalinan, peningkatan jumlah murid bersekolah, pengurangan tingkat pengangguran, kesiapsiagaan masyarakat terhadap kemungkinan bencana, tersedianya jalan kampung yang lebih baik adalah bentuk-bentuk perbaikan kondisi masyarakat.

Kebutuhan perbaikan akan ditetapkan sebagai sasaran program CSR secara spesifik. Tingkat perbaikan dapat disebutkan dalam prosentase atau angka absolut dalam jumlah orang penerima manfaat, dalam jumlah produksi, jumlah kasus yang terjadi atau tidak terjadi ataupun tingkat perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

Terukurnya sasaran memungkin pengelola program melakukan evaluasi, melakukan perbaikan ataupun meningkatkan besaran sasaran untuk program yang sama di masa yang akan datang.

Kondisi Bermasalah	Tindakan Perbaikan
Banyak bayi meninggal dalam proses persalinan	Menerapkan metode terbaik dalam proses persalinan oleh para bidan
Jarak yang terlalu jauh bagi sejumlah murid untuk bersekolah	Penyediaan angkutan sekolah gratis
Banyak pemuda menganggur	Melatih pemuda membuka lapangan pekerjaan sendiri
Masyarakat berdiam di pesisir pantai yang berisiko terkena tsunami	Menganjurkan program relokasi ke tempat yang lebih tinggi; atau menyiapkan kesiagaan bencana dan mengatur arah atau tempat evakuasi
Jalan yang jelek atau ketiadaan jalan telah mengisolasi kampung dari kampung yang lain	Membuat jalan yang baik atau memperbaiki jalan yang sudah ada

C. Mengidentifikasi kebutuhan perbaikan atau perawatan kondisi alam

mencakup, hutan, sungai, tanah dll.

Kondisi alam pada tingkat tertentu merupakan syarat mutlak bagi masyarakat tertentu untuk dapat tetap bertahan hidup dan berkembang. Kita bisa membayangkan suatu permasalahan besar jika ladang sagu hilang dari lingkungan masyarakat Papua; air laut yang terpolusi di sekitar masyarakat Bajo; atau binatang buruan meninggalkan habitat mereka kerena sudah terlalu berisik.

Semua kondisi alam yang berkurang akan digantikan dengan bentuk yang sama atau dengan bentuk yang lebih mungkin. Misalnya, jika tempat kegiatan berburu menjadi lebih jauh maka diperkenalkan budidaya peternakan. Pohon sagu yang tumbuh alami dapat digantikan dengan pohon sagu dalam perkebunan

Kondisi Bermasalah	Tindakan Perbaikan
Pohon-pohon yang ditebang untuk penyiapan lokasi operasi perusahaan	Penanaman pohon pengganti
Limbah terbuang ke sungai	Pembangunan instalasi pengolahan limbah
Suara berisik mesin mengusir binatang menjauhi lokasi masyarakat	Memperkenalkan budidaya ternak
Sementara masyarakat harus pindah karena kediaman mereka berada atau terlalu dekat dengan instalasi produksi	Penyediaan lahan relokasi tempat tinggal yang memuaskan masyarakat terkait

D. Mengukur dan Menetapkan Jumlah Dana, Alat maupun Tenaga Kerja yang Dialokasikan untuk Program CSR dari Waktu ke Waktu.

Perusahaan akan menetapkan sejumlah dana untuk melaksanakan program CSR. Dana tersebut akan dikonversikan dalam bentuk penyediaan tenaga pengelola kegiatan CSR, peralatan dan dana segar siap untuk dibelanjakan bagi kepentingan program. Pada lembaga-lembaga pembangunan ditetapkan batas dana yang bisa dibelanjakan untuk “biaya pengelola” yang besarnya tidak lebih dari 8% sampai dengan 10%. Jadi, jika dana yang tersedia untuk program CSR adalah 5000 juta rupiah per tahun maka dana untuk pengelolanya adalah sekitar 500 juta per tahun atau 40 juta per bulan.

Pengeluaran untuk program CSR dapat dalam jumlah yang besar tetapi dapat juga dalam jumlah yang lebih kecil. Hal ini dipengaruhi oleh pemilihan:

• Metode intervensi
• Kecepatan impak yang diharapkan
• Jumlah target penerima bantuan dalam suatu proyek
• Kualitas barang atau jasa yang distandarkan

Program CSR	Biaya Ringan	Biaya Sedang	Biaya Tinggi
Perawatan Kesehatan Ibu dan Anak	Melatih ibu dengan film dan peragaan	Menempatkan tenaga terlatih diantara para ibu	Mendirikan pusat pelayanan ibu dan anak
Meningkatkan jumlah anak bersekolah	Memperkenalkan program pendidikan yang menyenangkan (AJEL: active, joyful, effective, learning)	Memperbaiki bangunan sekolah	Menyediakan angkutan untuk murid menuju sekolah
Meningkatkan pendapatan masyarakat	Memberikan pelatihan kewirausahaan kepada beberapa anggota masyarakat untuk menjadi pelatih	Selain pelatihan, juga memberikan peralatan awal dan modal awal	Membangun lembaga inkubasi bisnis untuk masyarakat

E. Secara Partisipatoris dengan Masyarakat Menetapkan Prioritas Program

Perbaikan yang Diharapkan

Prioritas program CSR yang ditetapkan perusahaan bisa berbeda dengan prioritas yang diharapkan masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena:

• Perbedaan wawasan kedua belah pihak sehingga penetapan prioritas tidak dilakukan secara obyektif.
• Pemahaman yang keliru tentang kondisi masyarakat yang sebenarnya.
• Perbedaan pengukuran tingkat masalah karena kesalahan dalam mengukur kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalahnya sendiri.

Untuk memastikan keterlibatan masyarakat, dapat dipergunakan metode komunikasi, survey dan observasi seperti PRA (participatory rural appraisals). Metode ini berkembang karena banyak kasus dimana masyarakat tidak cukup terdidik sebagai responden atau sebagai analis kondisi mereka sendiri. Kita pasti pernah mendengar suatu masyarakat tidak bisa memberitakan bahwa mereka kelaparan dan kekurangan gizi sampai suatu penelitian mencatat bahwa mereka telah berada pada kondisi kehidupan yang tidak bisa lagi mengandalkan bercocok tanam dengan panen yang memadai sehingga mencari tambahan makanan dengan bahan makanan yang rendah gizi.

F. Merancang Alternatif Kegiatan untuk Berbagai Program CSR dengan Target Perbaikan yang Terukur dari Waktu ke Waktu dan Berkoordinasi dengan Lembaga Pemerintah Terkait

Setiap kondisi yang bermasalah dan pada setiap bidang (kesehatan, pendidikan atau ekonomi) biasanya menjadi pemikiran dan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan. Sehingga upaya untuk memperbaiki kondisi haruslah juga dilakukan atau mempengaruhi setiap pemangku kepentingan (stakeholders). Upaya perbaikan akan ditargetkan pada akar permasalahan atau permasalahan yang sebenarnya. Setiap pemangku kepentingan akan berpartisipasi sesuai dengan perannya dalam bidang tersebut. Program CSR akan melakukan intervensi kepada sebagian atau keseluruhan proses; kepada salah satu pemangku kepentingan atau ke seluruh pemangku kepentingan.

Untuk menghindari duplikasi program CSR dengan program pembangunan pemerintah, perusahaan melakukan koordinasi dengan Lembaga Pemerintah terkait. Program kesehatan berkoordinasi dengan kantor pemerintah dinas kesehatan; program pendidikan berkoordinasi dengan kantor dinas pendidikan dan kebudayaan; program pengembangan ekonomi berkoordinasi dengan kantor dinas UMKM/ industri dan perdagangan; program pengembangan kesiagaan bencana berkoordinasi dengan BNPB dan demikian seterusnya.

Program CSR	Alternatif Kegiatan
Meningkatkan kesehatan masyarakat	Melatih masyarakat dalam merawat kesehatan, mengatur pola makan bergizi, dan berperilaku yang sehat Memberikan bantuan tenaga medis dekat dengan masyarakat Memberikan bantuan obat-obatan, kelambu dan susu untuk anak-anak Memasyarakatkan kebun tanaman obat Mendirikan poliklinik untuk umum, dll
Mamajukan pendidikan masyarakat	Memberikan beasiswa Pemberian alat-alat bantu belajar, buku-buku perpustakaan Membangun atau memperbaiki bangunan sekolah Menyediakan angkutan sekolah Melatih guru-guru dan manajemen sekolah
Meningkatkan ekonomi masyarakat	Melibatkan dan melatih pemasok lokal Mengembangkan usaha-usaha masyarakat lokal dalam hal produksi, pemasaran dan akses keuangan Menyediakan pelatihan kewirausahaan Melibatkan kaum perempuan dalam keputusan keputusan ekonomi
Mengurangi Risiko Bencana	Menginventaris dan mempublikasi potensi bencana lokal Melatih relawan siaga bencana dengan prosedur baku dalam pengetahuan potensi bencana, pengurangan risiko, dan penanganan bencana Mengadakan latihan evakuasi bersama
Pembangunan Infrastruktur	Membuka dan membangun jalan atau jembatan Memperbaiki atau membangun pelabuhan khusus nelayan Membangun gedung untuk evakuasi tsunami

G. Melakukan Koordinasi dengan Assosiasi untuk Mendapatkan Evaluasi

dan Panduan Pelaksanaan Program CSR.

Kantor Dinas terkait mewakili pemerintah RI turut memastikan bahwa program CSR sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, mencerdaskan bencana, memberantas penyakit menular, pemerataan pembangunan dan target-target pembangunan nasional lainnya. BPMIGAS juga memiliki panduan pelaksanaan program CSR yang dihasilkan dari pengkajian program CSR yang sudah dilaksanakan perusahaan di Indonesia dan industri sejenis di manca negara.

H. Berpartisipasi Aktif dalam Jaringan Komunikasi Perusahaan Pengelola Program CSR

Keberhasilan-keberhasilan pelaksanaan program CSR di suatu perusahaan akan menjadi contoh bagi pengelola program CSR yang lain; dan suatu kegagalan tidak akan diulang di tempat lain. Hal ini hanya bisa dilakukan apabila diantara para pengelola program CSR ada suatu Jaringan Komunikasi yang difasilitasi oleh Assosiasi atau Dinas terkait. Jaringan komunikasi akan memanfaatkan fasilitas internet dan surat elektronik; dikelola dengan prinsip-prinsip Knowledge Management.

Jaringan komunikasi ini akan mengefektifkan proses perancangan program dan meningkatkan effisiensi

I. Mengeluarkan Keputusan tentang Rencana Program CSR dalam jangka satu sampai dengan tiga tahun ke depan yang dibuat dan disetujui oleh Manajemen perusahaan.

Sebagai dasar pelaksanaan program CSR di perusahaan dibutuhkan adanya surat keputusan atau kebijakan yang memuat Rencana Program CSR untuk masa satu sampai tiga tahun ke depan. Kegiatan-kegiatan yang berlangsung lebih dari tiga tahun dapat diagendakan kembali di periode berikutnya. Rencana Program CSR ini dapat di mutakhirkan setiap tahun.

Berdasarkan Rencana Program ini disiapkan Anggaran (Budget) program CSR untuk periode terkait.